PEMERIKSAAN ATAU PENELITIAN PADA RESTITUSI PAJAK

Hasilpemeriksaanataupenelitianterhadap SPT atauterhadappermohonankeberatan, banding, pengurangan, penghapusan, danpembatalandapatmenghasilkanpajak yang lebihbayar, yang dapatdibedakansepertiberikutini.

 SuratKeteranganPajakLebih Bayar
 SuratKeputusanPengembalianPendahuluanKelebihanPajak
 SuratKeputusanKeberatan, banding, pengurangan, penghapusanataupembatalan

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

Atashasilpemeriksaanterhadap SPT PPh yang lebihbayar, kurangbayar, ataunihildapatditerbitkan SKPLB, demikianjugaataspemeriksaanterhadap SPT masa PPN terhadapselain WP kriteriatertentujugadapatditerbitkan SKP terhadapselain WP kriteriatertentujugadapatditerbitkan SKPLB.

SeuaiPasal 7 ayat (2) PeraturanMenkeu No. 190/PMK.03/2007 DirekturJenderalPajakmenerbitkanSuratKetetapanPajakLebih Bayar (SKPLB) apabilaberdasarkanhasilpenelitianterdapatpembayaranpajak yang seharusnyatidakterutang.

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

SuaratKeputusanPengembalianPendahuluanKelebihanPembayaranPajak (SKPPKP) adalahsuratkeputusan yang menetukanjumlahpengembalianpendahuluankelebihanpembayaranpajakuntuk PKP kriteriaTertentu, yang dapatditerbitkanolehDirekturJenderalPajak, baikmelauipemeriksaanmaupunpenelitian.
SKPPKP diterbitkanatashasilpenelitianterhadapWajibPajaktertentu, baikuntukjenisPPhmaupun PPN.

KEPUTUSAN KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI PENYEBAB LEBIH BAYAR

Atashasilpemeriksaanterhadappermohonankeberatan, banding maupunPeninjauanKembali yang dimenengkanolehWajibPajak, akandimungkinkanterjadilebihbayar, apabilaterhadapketetapanpajak yang diajukankeberatan, banding maupunPeninjauanKembalitersebutsudahdibayarseluruhnyaatausebagian.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK SETELAH MEMPERHITUNGKAN UTANG PAJAK

Sesuaipasal 11 ayat (1) UU KUP, jikasetelahdiadakanperhitunganjumlahpajak yang sebenarnyaterutangdenganjumlahkreditpajakmenunjukkanjumlahselisihlebih (jumlahkreditpajaklebihbesardarijumlahpajak yang terutang)atautelahdilakukanpebayaranpajak yang seharusnyatidakterutang, WajibPajakberhakuntukmemintakembalikelebihanpembayaranpajak, dengancatatanWajibPajaktersebuttidakmempunyaiutangpajak.

DalamhalWajibPajakmasihmempunyaiutangpajak yang meliputisemuajenispajakbaikdipusatmaupuncabang-cabangnya, kelebihanpembayarantersebutharusdiperhitungkanlebihdahuludenganutangpajaktersebutdnajikamasihterdapatsisalebih, barudapatdikembalikankepadaWajibPajak.
SesuaiPasal 11 ayat (1a) UU KUP bahwakelebihanpembayaranpajaksebagaiakibatadanyaSuratKeputusanKeberatan, SuratKeputusanPembetulan, SuratKeputusanPenguranganSanksiAdministrasi,
SuratKeputusanPenghapusanSanksiAdministrasi, SuratKeputusanPenguranganKetetapanPajak,

SuratKeputusanPembatalanKetetapanPajakdanPutusan Banding atauPutusanPninjauanKembali, sertaSuratKeputusanPemberianImbalanBungadikembalikankepadaWajibPajakdenganketentuanjikaternyataWajibPajakmempunyaiutangpajak, langsungdiperhitungkanuntukmelunasiterlebihdahuluutangpajaktersebut.

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Sesuaipasal 8 ayat (2) PeraturanMenkeu No. 190/PMK.03/2007, bahwaSuratKeputusanPengembalianKelebihanPembayaranPajakditerbitkanberdasarkanSuratKeputusanPajakLebihbayar, setelahmemperhitungkanutangpajak.

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

Sesuaipasal 1 angka 6 PeraturanMenkeu No. 188/PMK.03/2007, atasdasar SKPKPP tersebut, Kepala KPP berdasarkanpermohonan WP menerbitkanSuratPerintahMembayarKelebihanPajak (SPMKP) kepadaKepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) per jenispajakdan per masa/tahunpajak.
BATAS WAKTU PENERBITAN SPMKP

Sesuaipasal 11 ayat (2) UU KUP, bahwapengembaliankelebihanpembayaranpajakdilakukan paling lama 1 bulansejakpermohonanpengembaliankelebihanpembayaranpajakditerimasehubungandenganditerbitkannyaSuratKetetapanPajakLebih Bayar, atausejakditerbitkannyaSuratKeputusanPengembalianPendahuluanKelebihanPajak,atausejakditerbitkannyaSuratKeputusanKeberatan, SuratKeputusanPembetulan, SuratPenguranganSanksiadministrasi, SuratKeputusanPenguranganKetetapanPajak, SuratKeputusanPembatalanKetetapanPajakatauSuratkeputusanPemberianImbalanBunga, atausejakditerimanyaPutusan Banding atauPutusanPeninjauanKembali, yang menyebabkankelebihanpembayaranpajak.

Dan untukmenjaminkepastianhukumbagiWajibPajakdanketertibanadministrasi, bataswaktupengembaliankelebihanpembayaranpajakditetapkan paling lama 1 bulandihitungdari:

• UntukSuratKetetapanPajakLebih Bayar sebagaimanadimaksuddalampasal 17 ayat

(1), dihitungsejaktanggalditerimanyapermohonantertulistentangpengembaliankelebihanpembayaran pajak;
• Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat
(2) dan Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;
• Untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;
• Untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan; atau
• Untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak terimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan.

Sampai dengan saat diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
Sesuai Pasal 1 angka 7 Peraturan Menkeu No. 188/PMK.03/2007, berdasarkan SPMKP, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 hari kerja sejak SPMKP diterima. SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. Penyelesaian permohonan restitusi sejak terjadinya lebih bayar sampai dengan pencairan kelebihan pembayaran pajak, dapat digambarkan seperti berikut ini.


PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PPN
Proses penyelesaian permohonan restitusi PPN adalah seperti berikut ini.
• Permohonan restitusi
• Kelengkapan Dokumen yang dilampirkan dalam restitusi
• Penelitian atau pemeriksaan dokumen restitusi
• Penerbitan surat ketetapan pajak

Permohonan restitusi
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan oleh PKP dapat dilakukan melalui:

• SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)”, atau
• Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “ Dikembalikan (restitusi)” dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan, dan satu permohonan untuk satu Masa Pajak. Saat diterimanya permohonan restitusi adalah saat diterimanya permohonan pengembalian, baik yang diajukan melalui SPT PPN maupun dengan surat permohonan tersendiri.

Kelengkapan Dokumen Dilampirkan dalam Permohonan Restitusi PPN
Saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat di mana permohonan pengembalian telah dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh PKP dalam rangka permohonan pengembalian.

Dalam hal sampai jangka waktu berakhir, PKP tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat berakhirnya jangka waktu 1 bulan sejak saat permohonan diterima.
Bukti-bukti atau dokuman-dokumen dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan secara disampaikannya permohonan pengembalian.

KKP dapat menerbitkan Surat permintaan bukti atau dokumen agar PKP segera melengkapi buktin atau dokumen yang harus disampaikan dalam pengajuan permohonan restitusi. Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan, maka PKP harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut:

• Paling lambat 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan.
• Dalam hal Kepala KPP menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada PKP maka bukti atau dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam permohonan pengembalian PPN dapat dibedakan atas Pajak Masukan yang diperoleh seperti berikut ini.
• Penyerahan/perolehan/penerimaan BKP dan/atau JKP serta pemanfaatan JKP dan/atau BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
• Impor Barang Kena Pajak
• Ekspor Barang Kena Pajak
• Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN
• Permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya
• Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu

Bukti atau Dokumen yang Dilampirkan pada Penyerahan/ perolehan/ penerimaan BKP/JKP Serta Pemanfaatan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada Restitusi berkaitan dengan penyerahan/perolehan/penerimaan BKP dan/atau JKP serta pemanfaatan JKP dan/atau BKP tidak terwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, antara lain adalah seperti ini.
1. Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian.
2. Dokumen-dokumen pendukung yaitu:
• Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;
• Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
• Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.

Bukti atau Dokumen yang Dilampirkan pada Impor Barang Kena Pajak
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada restitusi berkaitan dengan impor BKP, antara lain adalah:
• Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SSP atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut;
• Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS;
• Surat kuasa atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.

Bukti atau Dokumen yang Dilampirkan pada Kelebihan Pembayaran Pajak Akibat Kompensasi dari masa Pajak Sebelumnya
Bukti atau dokumen yang dilampirkan pada restitusi berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, adalah seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen sesuai dengan permasalahan permohonan restitusi di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Bukti atau Dokumen Dilampirkan pada Kelebihan PPN Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu
Yang dimaksud dengan WP kriteria tertentu antara lain adalah seperti berikut ini:
• Kepatuhan WP yang meliputi penyampaian SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak;
• Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
• Penghitungan jumlah peredaran usaha dan pajaknya mudah diketahui karena berkaitan dengan aturan Pemerintah lainnya, seperti peredaran usaha dan PPN atas produsen rokok diketahui dari pelaksanaan cukai.

Dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP Kriteria Tertentu, bukti-bukti atau dokumen-dokumen tidak wajib disampaikan.
Dalam hal diatas berwenang permohonan pengembalian yang diajukan PKP criteria tertentu terdapat konfensasi kelebihan pembayaran pajak dari maa-masa pajak sebelum PKP ditetapkan sebagai PKPkriteria tertentu dilakukan pemeriksaan, maka PKP criteria tertentu wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen seperti pada restitusi secara umum.

PEMERIKSAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI

Restitusi selain dari PKP tertentu dilakukan dengan melalui pemeriksaan, dan pemeriksa dapat meminjam buku, cataan ,atau dokumen lain yang berkenaan dengan permohonan pengambilan.

Apabila jangka waktu telah lewat dan Direktur Jendral Pajak tidak menerbitka surat ketetapan pajak atau surat keputusa, maka permohonan pengambilan yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKPLB atauSKPPKPP harus diterbitka paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Direktur jendral pajak setelah melakukan pengembalikan kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan yang meliputi semua jenis pajak terhadap pengusaha kena pajak yang melakuka kegiatan tertentu dan dapat melibatkan SKPKB.



PENELITIAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI

Proses penyelesaian restitusi padaPKP tertentu dilakukan dengan memulai penelitian . apabila dengan sampai dengan jangka waktu berakhir, PKP tidak melengkapi seluruh bukti –bukti atau dokumen –dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengambilan , maka permohonan pengambilan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima, dan kepala KPP harus menerbitkan surat pemberitahuaan kepada PKP paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Dalam hal bukti-bukti atau dokumen disusulkan setelah jangka waktu berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan,maupun pada saat banding.


PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PPH

Proses penyelesaian restitusi pph adalah sebagai berikut:
• Permohonan restitusi
• Pemeriksaan lebih bayar
• Permintaan buku dan dokumen
• Penerbitan surat ketetapan pajak

PERMOHONAN RESTITUSI PPH

Permohonan restitusi pph dilakukan oleh wajib pajak SPT Tahunan. Baik untuk orang pribadi,badan maupun pasal 21.SPT yang telah dibayar yang diakui ataupun tidak diakui oleh wajib pajak terdapat pilihan pencairanya,diminta kembali atau dikompensasikan pada jenis pajak lainnya.

PEMERIKSAAN SPT LEBIH BAYAR

Pemeriksaan SPT lebih bayar bertujuan untuk meyakinkan apakah penghasilan yang telah diterima oleh wajib pajak, pajak lebih rendah daripada PPh yang telah dibayar atau dipungut atau dipotong oleh pihak lain, sehingga terjadi lebih bayar.

Pemeriksaan SPT lebih bayar sangat berkaitan dengan pembuktian kebenaran penghasilan terutama penghasilan dan biaya yang diakui oleh wajib pajak. Pemeriksaan terhadap SPT yang tidak lebih bayar, juga dimungkinkan akan menghasilkan produk ketetapan pajak yang dibayar .

PERMINYAAN PEMINJAMAN BUKU DAN DOKUMEN

Pemeriksaan pada SPT PPH, sangat berkaitan dengan kebenaran penghasilan wajib pajak, sehingga keseluruhan buku-buku (general ledger) yang di pergunakan oleh Wajib Pajak guna pelaksanaan pembukuannya, oleh pemeriksa akan di pinjam untuk di lakukan pemeriksaan.



PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Dari hasil pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak tersebut akan di terbitkan SKPLB, apabila jumlah pajak yang terutang atas penghasilan hasil pemeriksaan lebih kecil dibandingkan pajak yang telah di bayar atau di pungut/ di potong pihak lain dalam tahun yang sama.